Diduga Ada Jaringan Mafia Proyek APBN di Provinsi Kepri, Ini Sosoknya

Jurnalutama.com (Tanjungpinang) – Masyarakat Pulau Penyengat dan Andi Cori Patahuddin (ACP) selaku Tokoh Pemuda Provinsi Kepulauan Riau mendatangi Kantor Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Dompak Kota Tanjungpinang, Kamis (27/04/23).

Masyarakat Pulau Penyengat dan Andi Cori Patahhudin (ACP) dan beberapa orang mengungkap terkait adanya dugaan tidak transparan dan unsur korupsi KKN di lingkungan Dinas Satuan Kerja (Disatker) Kementrian Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kesempatan ini, Andi Cori Patahhudin (ACP) mengatakan, Banyaknya jaringan mafia terorganisir yang bergerak di bidang kontruksi, yang mana orangnya itu – itu saja tetapi perusahaanya berubah-ubah.

” Kita harus menjaga proyek insfratruktur di Provinsi Kepri ini dan sudah berjalan hampir 5 tahun carut – marutnya pembangunan proyek dari APBN. Kami akan meminta kepada Kementrian mau pun Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat memantau kinerja dari kontraktor luar yang rusak infrastruktur pembangunan Kepri, ” ujarnya.

Menurutnya, Dikarenakan sudah banyak temuan yang diperiksa sama penegak hukum salah satunya proyek UMRAH (Universitas Maritim Raja Ali Haji) gagal dan putus kontrak oleh kontraktor luar Surabaya dan Jawa Timur dan wilayah lainnya.

“Kebanyakan proyek APBN ini dikerjain kontraktor luar bukan kontraktor lokal padahal kualitas kontraktor lokal juga bagus, dan kenapa kami selalu Diskriminasi dengan hal tersebut, ” tukasnya dalam gelar pers- nya sebelum mendatangi Kantor Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Dompak Kota Tanjungpinang.

Sementara itu, Dalam kesempatan yang sama, Fasri Bachmid ST Kepala Balai Prasana Permukiman Wilayah Provinsi Kepulauan Riau saat konsolidasi di kantornya mengungkapkan dirinya meminta dievaluasi dari pusat supaya tidak terulang, dan dikarena kami harus bertanggungjawab, ” ujarnya.

Fasri juga mengakui adanya kontraktor yang bermain, sejumlah kontraktor yang mengikuti lelang proyek, dan ada perusahaan kontraktor yang tidak memiliki kantor.

” Saya akan melihat kontraktor ini benar atau tidak, jangan seperti (TF) ternyata setelah adanya masalah kantornya ia tidak ada di tempat, ” tutup Fasri.

(MH)

Comment