Dinilai Bapenda Bintan Tidak Mengutamakan Kepentingan Masyarakat, Tarmizi Angkat Bicara

Penulis :

Jurnalutama.com (Bintan) – Dinilai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kabupaten Bintan tidak mengutamakan kepentingan masyarakat.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan Tarmizi, pada konfirmasi langsung awak media Jurnalutama.com, di Morning Bakery Kota Tanjungpinang, Rabu (17/01/24).

Dalam kesempatan ini, Tarmizi mengatakan terkait Perda Pajak dan Retribusi Daerah setelah disahkan dan di Paripurnakan merupakan kesepakatan yang sudah mencapai final dan tidak bisa diganggu gugat itu hanya formalitas saja di Kabupaten Bintan.

“Bisa dibuktikan dari setelah dinyatakan sepakat antara legislatif dan Eksekutif ternyata bisa direvisi kembali, seharusnya kita liat sebelum diparipurnakan direvisi dulu dari tingkat Provinsi, Kemendagri, dan Kemenkeu, setelah mereka menyatakan tidak ada lagi masalah barulah itu yang terakhir Paripurna yang tidak bisa dirubah lagi Perda itu, ” terang Tarmizi.

Ke depan, Tarmizi kembali menegaskan, tidak perlu ada Paripurna, lebih bagus tidak usah di Paripurnakan selagi barang itu belum final. Jangan setelah Paripurna dilakukan revisi, pengecekan dan sebagainya seperti Perda Pajak dan Retribusi Daerah oleh pihak Bapenda, ini aturan yang sudah tidak benar, ” tegasnya.

Sementara itu terpisah, terkait hal dimaksudkan, Kepala Bapenda Bintan Muhammad Setioso dalam konfirmasi awak Media Jurnalutama.com pada Selasa (16/01/24) mengatakan, Perda yang sudah diparipurnakan oleh DPRD itu dalam aturannya sama dengan Perda- Perda yang lain dan sah-sah saja jika dilakukan revisi.

“Sah-sah saja, memang itu tahapannya seperti itu mbak, semua Perda termasuk Perda APBD juga kan seperti itu, walaupun diparipurnakan dengan putusan tertinggi di DPRD, Perda APBD juga dievaluasi oleh Kemendagri dan Provinsi, semua Perda itu seperti itu tahapannya. Kita sampaikan dengan Pansus diawal-awal bahwa tahapannya tidak selesai sampai disini saja, dan kalau dibilang Paripurna itu putusan tertinggi di DPRD, kami akui, tetapi ya inilah mekanisme aturan yang sudah diberikan, Kami mengikuti secara
Undang-undang ya seperti itu, saya yakin anggota DPRD juga tau tahapan- tahapan dalam membuat Perda, dan ini berlaku di seluruh Indonesia bukan hanya di Bintan saja dan sudah sesuai mekanisme, ” ujarnya.

Lanjut Setioso, bahwa itu harus dievaluasi dulu secara berjenjang oleh Kemendagri dan karena ini keuangan makanya ini harus dievaluasi oleh Kemenkeu nah, melalui Dua antrian ini didapatkan hasil evaluasi, baru nanti dikirimkan ke Biro hukum Kepri, setelah itu dikembalikan ke kita dan kita bawa kembali ke Pansus DPRD, untuk disampaikan matrik-matrik evaluasi tadi apa saja yang kurang, apa yang sudah benar, baru nanti bisa diundangkan dan bisa dilaksanakan, ” kata dia.

Dijelaskan lagi, Kondisi saat ini kita hari Jumat yang lalu baru selesai mendapatkan evaluasi dari Kemendagri tersebut, memang dalam aturan tersebut betul, tanggal 4 Januari tidak selesai tidak diundangkan maka kita tidak punya dasar untuk melakukan pungutan pajak, kalau kita pungut berarti Pungli, jadi memang bukan berarti tidak melaksanakan tetapi Bintan merupakan salah satu kabupaten Kota yang memang terlambat untuk menyampaikan ke Mendagri hasil Perdanya, dan pada hari Jumat kemarin baru dapat rekomendasi dari Kemendagri maka kita masih menunggu lagi untuk mengirimkan ke biro hukum Provinsi kita terus berkoordinasi terkait hal itu, ” tambahnya.

Tidak hanya itu menanggapi pemberitaan sebelumnya yang diterbitkan oleh media ini Setioso juga menanggapi bahwa tidak ada kewenangan untuk menggratiskan Pajak dan Retribusi kepada masyarakat.

“Kami tidak ada kewenangan untuk menggratiskan pajak dan sebagainya, jikalau Kami lakukan nanti terjadilah seperti kerugian-kerugian daerah sayalah yang kena, makanya ini perlu disosialisasikan lagi, bagi kami menghimbau kepada masyarakat, untuk transaksi ini ya agak ditunda sedikit, mau tak mau ya harus seperti itu, ” ketusnya.

Lanjut dia, Kami juga Tidak berhak untuk mengeluarkan surat segala macam, walaupun secara Undang-undang mulai tanggal 4 Perda kita belum berlaku maka Undang-undang yang lama sebagai pedoman itu sudah tidak berlaku lagi, nah berlakulah undang-undang yang baru 2022 tetapi syaratnya sudah ada Perda yang sudah diundangkan, Undang-undang kita sudah ada, tapi belum bisa kita undangkan karena belum dievaluasi.

Point intinya tidak bisa dinyatakan begitu Perda setelah selesai diparipurnakan langsung berlaku enggak, jadi tahapannya memang harus Kemendagri dan seperti itu dan dibahas sesuai antrian se-Kabupaten Kota seluruh Indonesia bukan hanya Kabupaten Bintan dengan personil yang terbatas, ” ungkapnya.

Masih dikesempatan yang sama, kembali diungkapkan Tarmizi, Dari mulai tanggal 4 Januari sampai dengan sekarang ini masyarakat tidak bisa melakukan pembayaran Pajak, terutama yang dirugikan adalah Pajak BPHTB, masyarakat mau balik nama atas bangunan, atas tanah tidak bisa dilakukan.

“Artinya kalau menurut aturan ini kan Perda belum diterapkan seharusnya Biro hukum adalah gratis, dan Perda ini kan dari Bapenda, dan harusnya Pemerintah Daerah dalam hal ini Bapenda QQ Kepala Daerah harus bertanggungjawab terhadap kepentingan masyarakat yang dirugikan akibat ketidak profesional atau kelalaian kerja pihak Bapenda, ” tegas Tarmizi.

Lanjutnya, harusnya Bapeda yang mengatakan tidak punya wewenang untuk menggratiskan atau membuat surat edaran yang menyatakan masyarakat tidak perlu membayar pajak sampai Perda tersebut diterapkan. Kepala Daerah yaitu Bupati Bintan harus mengeluarkan surat yang mengatakan bebas pajak sampai pajak diterapkan, jangan sampai masyarakat kita dirugikan, masyarakat Bintan sangat taat pajak, ” kata Tarmizi.

Sebelumnya juga diberitakan Media ini Senin (15/01/24- red) terkait Peraturan Daerah (Perda) Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah disahkan pada tahun 2023 sampai saat ini belum dijalankan oleh Bapenda Kabupaten Bintan dan dalam hal ini masyarakat yang taat pajak merasa dipermainkan, dan ini dibenarkan Komisi II DPRD Kabupaten Bintan yang dinaungi 8 orang yaitu diantaranya Ketua Zulfaefi, Wakil Ketua Arwan, Sekretaris M. Toha, Anggota Zulkifli, Suherianto, M. Najib dan Tarmizi.

M. Toha selaku Sekretaris Komisi II dan juga Anggota Pansus Pajak dan Retribusi Daerah mengungkapkan dan menilai bahwa kepala Bapenda Bintan tidak kompeten dan tidak mampu menjalankan amanah sebagai Kepala Bapenda Bintan.

“Karena Perda pajak dan retribusi daerah yang sudah disahkan bersama antara eksekutif dan legislatif pada tahun 2023 ternyata sampai sekarang tidak dijalankan, semestinya Perda Pajak dan Retribusi tersebut pada tanggal 4 Januari 2024 sudah dijalan karena Perda sebelumnya sudah tidak berlaku lagi, ” ujarnya.

Selanjutnya dikatakan M. Najib, bahwa selama ini Bapenda Bintan gencar untuk meningkatkan PAD tapi kenyataannya untuk menjalankan Perda yang sudah disahkan bersama saja tidak bisa, tentu ini menjadi tanda tanya besar bagi kita semua.

“Ada apa dengan Bapenda Bintan, dan ketika masyarakat mau membayar pajak, dikatakan oleh bagian pelayanan Bapenda bahwa belum ada kabar dari atasannya, dan ini tentu ini menjadi cermin buruk bagi Bapenda Bintan dan semestinya orang-orang yang ditempatkan di OPD-OPD tertentu mestinya orang yang paham pada bidangnya, ” tukasnya.

Sementara itu, Tarmizi yang juga merupakan Anggota Komisi II dan juga selaku Ketua Pansus Pajak dan Retribusi Daerah pada tahun 2023 merasa heran dengan kinerja Bapenda Bintan.

“Sewaktu pembahasan perda tersebut, Bapenda Bintan minta digesa dan menyurati pimpinan DPRD Bintan agar Perda Pajak dan Retribusi Daerah digesa pembahasan dan agar segera disahkan dengan alasan bahwa kalau terlambat maka pada tanggal 4 Januari 2024, semua jenis pajak dan retribusi tidak bisa dipunggut, artinya di tahun 2024 tidak ada pemungutan pajak dan tentunya dengan perda pajak dan retribusi daerah tersebut tidak diterapkan maka masyarakat bintan bebas pajak dan retribusi pada tahun 2024 ini, kalau ada pemungutan pajak berarti Pungli, ” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan Tarmizi, Kemungkinan juga Bapenda Bintan masih berat untuk melaksanakan Perda tersebut, dikarenakan bahwa untuk BPHTB yang tidak kena pajak sebesar Rp. 120 Juta dan transaksi dibawah Rp. 250 Juta, pajak BPHBTB sebesar 2.5% dan diatas Rp. 250 Juta, dikenakan pajak 5%, ” terang pungkasnya.

(Ratih)

Komentar