Disinyalir Ada Permainan di Dinas PERKIM Terkait Pemotongan Pokir Anggota DPRD Bintan, M. Irzan: Itu Hoax

Penulis :

Jurnalutama.com (Bintan) – Disinyalir ada permainan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan terkait pemotongan anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun Anggaran 2023. Senin (29/01/24).

Terkait hal tersebut awak Media Jurnalutama.com menelusuri dan berdasarkan data yang dimiliki Media Jurnalutama.com, menyebutkan bahwa terdapat kerugian masyarakat yang ditimbulkan akibat pemotongan anggaran Pokir Anggota DPRD Bintan tersebut.

Hal ini juga dibenarkan oleh Anggota DPRD Tarmizi, yang juga merupakan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bintan.

“Ada sejumlah Pokir kegiatan dengan nilai total keseluruhannya sekian Ratus Juta, kemudian dipotong biaya Perencanaan, ditotalkan sekian, kemudian di Pengawasan sekian, lalu administrasi sekian, selanjutnya disitu ada Koreksi Pemotongan dengan total sekian, ” terang Tarmizi ke awak Media Jurnalutama.com sambil menunjukkan data yang dimilikinya.

Namun, lanjut kata Tarmizi, yang menjadi pertanyaan adalah yang Puluhan Juta yang dalam bahasa “Koreksi” itu kemana uangnya..?, ” ujarnya heran.

Sementara masih lanjut Tarmizi, uang itu tidak lari kepada Konsultan Pengawas, Perencanaan dan Admin dan juga tidak masuk pada kegiatan, misalnya Semenisasi, Paving atau lainnya. Disinyalir mereka (Disperkim-red) korupsi di bahasa “Koreksi” itu mbak, ” tegasnya.

Selanjutnya awak media Jurnalutama.com kembali mengkonfirmasi langsung (lanjutan) kepada Kepala Dinas PERKIM Bintan, M. Irzan di kantornya, terkait hal dimaksudkan dan dirinya menyangkal tidak ada Pemotongan Anggaran Pokir Dewan bahkan dirinya mengatakan itu hoax.

“Enggak benar, Saya bantah ya, tidak benar ada pemotongan Pokir dewan, yang ada pemotongan itu begini ada Permen PU nomer 45 itu landasannya, ketika ada Pokir 200 Juta itu dibagi menjadi fisik Perencanaan dan Pengawasan, itulah pemotongan, jadi sebenarnya itu bukan pemotongan tapi itu pembagian komposisi ada. Misalnya Pokir dari Dewan 200 Juta itu dibagi untuk kegiatan pembangunan itu misalnya 170 Juta, kemudian 30 Juta ini Perencanaan 15 Juta Pengawasan 15 Juta seperti itu, itu yang sering di pelintir, di goreng kemudian ini sudah sering kali, sampai gerah saya. Ini sudah ke sekian kali saya konfirmasi, dan bahwa itu tidak benar terjadi pemotongan di sini (Disperkim-red), dan secara faktual saya bantah terkait pemotongan namun untuk pembagian Komposisi itu ada, ” ketusnya.

Saat awak media Jurnalutama.com kembali menanyakan dengan berdasarkan data, ada sisa total puluhan Juta terkait pemotongan dalam data Koreksi kegiatan aspirasi dewan tersebut dalam satu dewan, diketahui ada 25 anggota Dewan di DPRD Bintan tersebut, dan untuk apa pemotongan tersebut, Mohammad Irzan kembali menyangkal.

“Ini tidak benar, jikalau ada data, foto dokumentasi serah terima tolong baru sampaikan ke saya, silahkan buktikan, ” tantang dia.

Lanjutnya, Inipun sudah pernah dibahas di tahun 2023, dan sudah saya klarifikasi di media dengan jawaban yang sama bahwa itu tidak benar, hitung – hitungannya ini ada di Pak Tarmizi, coba dikonfirmasi ke beliau apa benar begitu. Ini juga bukan data dari kita, dan saya jamin seratus persen disini kami tidak pernah membuat yang kayak gini-gini, ” ketus pungkas dia.

Dalam data yang media Jurnalutama.com miliki, menyebutkan didalamnya, terkait Perencanaan, yang perencanaannya dan Pengawasan tersebut tertulis nama siapa yang menandatangani hal terkait.

Terpisah, awak media Jurnalutama.com kembali mengkonfirmasi melalui sambungan Aplikasi chat WhatsApp pribadinya bahwa hal dimaksudkan dalam uraian sebelumnya, dan kembali M. Irzan kembali mengatakan itu Hoax.
“Utk keterangan sudah km sampaikan, bahwa tudingan tidak benar adanya dan termasuk kategori Hoax. Sy rasa demikian.Trims, ” ujar singkat Selasa (23/01/24) lalu.

Tidak sampai disitu, awak media Jurnalutama.com, kembali mengkonfirmasi langsung perihal dimaksud kepada anggota DPRD Bintan Tarmizi, dirinyapun kembali angkat  bicara,”Jikalau ada seperti pernyataan Kadis Perkim yang menyebutkan, misal kata ada Pokir Dewan misalnya 170 Juta, kemudian 30 Juta ini Perencanaan 15 Juta Pengawasan 15 Juta, tapi yang jadi kenyataannya yang Pokir Dewan sebesar 200 Juta dipotong dia 40 Juta lebih untuk perencanaan sekian, pengawasan sekian, administrasi sekian, ” ujarnya.

Masih kata Tarmizi, Masih ada tersisa uang itu, nah ke mana uang tersebut, itu yang jadi masalah kemudian kita sudah pernah meminta datanya berkali-kali kepada mereka, waktu itu Sekwan kita juga meminta data kepada Perkim, mereka tidak berani memberikan yang nilai kontrak masing-masing pengawasan dan perencanaan akhirnya kita mendapatkan dengan cara kita sendiri, ” tegasnya.

Diakhir, Kita bisa buktikan bahwa dari nilai perencanaan dan pengawasan tidak sesuai, karena ini uang rakyat. Kita berharap APH segera dapat menindaklanjuti hal ini, ” pungkas Tarmizi. Senin (29/01/24) sore.

(Ratih)

Komentar