Dugaan Pemalsuan Surat Tanah PT. Expasindo Raya, Saksi Berpotensi Tersangka  

Penulis :

Jurnalutama.com (Bintan) -Satuan Reserse Kriminal Polres Bintan, melalui Kasi Humas Polres Bintan IPTU Missyamsu Alson, mengungkapkan bahwa saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat tanah milik PT. Expasindo Raya berpotensi menjadi tersangka. Kamis (28/03/24).

“Tidak menutup kemungkinan hasil pemeriksaan akan menjadikan saksi sebagai tersangka,” ujarnya kepada tim media ini saat dikonfirmasi Via Aplikasi Call WhatsApp-nya pada Rabu (27/3/2024).

Kepolisian dalam hal ini Polres Bintan, bertekad untuk mengungkap keterlibatan semua pihak dengan profesionalitas. 

Pj Walikota Tanjungpinang Hasan S. Sos, dipanggil sebagai saksi terkait kasus ini.

Sebelumnya, Hasan dipanggil pihak polres Bintan sebagai saksi, beberapa hari lalu namun dirinya menyangkal mangkir karena baru terima dan melihat surat pemanggilan pada pukul 12.00 Wib sementara isi surat panggilan itu pukul 09.30 Wib.

“Karena urusan dinas saya mesti berangkat ke jakarta hari itu dan sebelumnya sempat mengikuti acara di kantor Kejati Kepri, lanjut sorenya lewat batam ke jakarta, setelah selesai dinas itu saya akan memenuhi panggilan pihak polisi, “ terangnya kepada tim media ini, Selasa (26/3/24) malam.

Sehubungan hal dimaksudkan, Iptu Alson menanggapi saat awak media ini kembali mengkonfirmasi dirinya mengatakan, sebelum dikirim surat pemanggilan seseorang, pihak polisi terlebih dahulu menghubungi orang tersebut.

“Kita tidak mungkin memanggil seseorang itu tanpa diberitahu terlebih dahulu atau kita hubungi terlebih dahulu sebelum surat itu kita kirimkan ke alamat yang bersangkutan, ” terangnya, Rabu (27/03/24) sore.

Belum ada informasi detail mengenai keterlibatan Hasan S. Sos dalam dugaan pemalsuan surat tersebut.

Disisi lain, Begini aturan panggilan!

Tenggang waktu surat panggilan pemeriksaan di Kepolisian adalah 3 (tiga) hari sejak hari diterimanya surat panggilan tersebut sebagaimana hal tersebut diterangkan dalam Pasal 112 ayat (1), Pasal 227 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 112 KUHAP

(1). Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

(2). Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Pasal 227 KUHAP

(1). Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.

(2). Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.

(3). Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

Adapun, kisah berlarut-larut ini bermula dari klaim PT Expasindo Raya atas lahan di Jalan Nusantara Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur. Dalam pengukuran ulang tahun 2013, ditemukan sengketa antara lahan warga dengan klaim PT Expasindo Raya. Penyelidikan terus berlanjut untuk mencari kebenaran dibalik kasus ini.

Risalah Laporan PT Expasindo Atas Tanah

Setelah 25 tahun, PT Expasindo Raya kembali datang dan mengklaim lahan miliknya yang berlokasi di Jalan Nusantara KM 22 Kijang, Kecamatan Bintan Timur (Bintim). Sementara lahan tersebut sudah menjadi kawasan pemukiman lengkap dengan dokumen kepemilikan.

Salah seorang Lurah Sei Lekop bernama Ridwan kepada Batam Today, Selasa 02 Januari 2018 pernah mengatakan sempat dipanggil Polda Kepri untuk memberikan keterangan atas laporan PT. Expasindo Raya, karena objek laporan berada di wilayah kerjanya.

Ridwan menjelaskan sekitar tahun 1990, PT Expasindo Raya pernah melakukan pembebasan lahan di Jalan Nusantara Kilometer 23 hingga mendekati kawasan PT Korindo Abadi, total keseluruhan 100 Hektar.

Kemudian, sekitar tahun 2013 kuasa PT Expasindo Raya pernah menyurati Kelurahan Sei Lekop untuk melakukan pengukuran ulang, dengan maksud ingin mengetahui keberadaan lahan milik PT Expasindo Raya.

“Nah, waktu itu kita bentuk tim terdiri dari Kasi Pemerintahan, Kasi Pemerintahan Kecamatan serta RT/RW. Kemudian kita membawa orang tua ke lokasi, untuk menjadi pendamping dalam menunjuk batas-batas tanah,” ujar Ridwan saat itu.

Dalam pengukuran waktu itu, kuasa hukum PT Expasindo Raya menunjuk di mana saja lahan yang menjadi milik PT Expasindo Raya. Setelah itu pihak Kelurahan Sei Lekop juga membuat berita acara pengukuran, serta pernyataan dari saudara Dodi, terkait lahan warga yang masuk kedalam lahan PT Expasindo Raya.

“Dalam hal itu, ada pernyataan yang kita pegang diantaranya surat keterangan memang benar PT Expasindo Raya membebaskan lahan pada tahun 1990. Namun ada pernyataan dari 100 hektar lahan tersebut tidak semua sudah terselesaikan oleh PT,” bebernya.

Mereka juga mengakui dalam lahan PT Expasindo Raya sudah banyak garapan masyarakat. Tetapi mereka juga menyadari bahwa sudah 25 tahun lahan itu ditinggalkan,” kata Ridwan.

Sengketa Lahan PT Expasindo Raya

PT Expasindo Raya membuat laporan ke Mapolda Kepri, Lurah Sei Lekop Ridwan pernah dipanggil untuk diminta keterangan atas tanah warga yang bernama Rastian Rauf yang masuk kedalam peta lahan milik PT Expasindo Raya.

“Dari situ kita memberikan keterangan, bahwa pada peta awal tahun 1990, tanah warga ini tidak masuk dalam peta yang ditunjukan oleh pihak PT Expasindo Raya,” timpal Ridwan.

Untuk selanjutnya, pihak Kelurahan serta warga dan pihak PT juga bersama penyidik Polda Kepri akan melakukan pengukuran ulang terkait tanah warga yang diklaim oleh PT Expasindo Raya.

(Rat/Tim)

Komentar