Imigrasi Kelas I Tanjungpinang Gelar Sosialisasi Pelayanan Keimigrasian Bagi ABG dan Pelayanan E-Paspor

Penulis :

Jurnalutama.com (Tanjungpinang) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang menggelar Sosialisasi Pelayanan Keimigrasian bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) Terbatas dan Pelayanan Elektronik Paspor, dengan menghadirkan Narasumber, dari Dinas terkait, Peserta, serta orang tua Subyek ABG dan insan media, di Aula Van Der Kaa Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, Selasa (27/02/24).

Mengawali kegiatan ini yakni sambutan dari Kepala Imigrasi Kelas I Tanjungpinang Agung Nugroho yang diwakili oleh Plh. Komarudin membacakan amanat tertulisnya, disebutkan ucapan terimakasih atas kehadiran para undangan hingga acara berlangsung dan bermanfaat.

“Semoga acara ini dapat bermanfaat, ” ujarannya singkat.

Acara berlangsung khidmat dan tenang. Tampak para peserta mengikuti jalannya paparan demi paparan materi yang dimaksudkan yang disampaikan oleh Narasumber serta berlanjut dengan sesi diskusi dan tanya jawab seputaran Fasilitas Keimigrasian Bagi ABG serta Sosialisasi terkait Elektronik Paspor.

Selain pemaparan terkait fasilitas keimigrasian bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda dalam kesempatan ini pihak lmigrasi Kelas I Tanjungpinang juga membeberkan terkait keunggulan paspor Elektronik dan cara pemohon bisa mendapatkan hal yang dimaksudkan.

Dijelaskan, dalam persyaratan Pemohon paspor diantaranya yaitu Bukti domisili terdiri dari Bagi WNI yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia berupa Kartu Tanda Penduduk (e-KTP ) dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK)
Bagi WNI yang bertempat di luar negeri, Tanda Bukti Penduduk (Udentity Card) Negara setempat, atau bukti/Petunjuk/ Keterangan lain yang menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut.

Selanjutnya, Bukti Identitas yang meliputi, Akte Kelahiran atau Ijazah Akte Perkawinan/ Akte Nikah. Kemudian, Surat Ganti nama, bagi yang pernah mengganti nama sesuai ketentuan yang berlaku. Khusus untuk TKI yaitu dengan melampirkan surat rekomendasi dari Kementerian/ Dinas Tenaga Kerja.

Lalu, Surat rekomendasi, kementerian Agama dan travel Umroh bagi yang ingin menjalankan ibadah Umrah.
Surat keterangan hilang dari kepolisian bagi pemohon yang paspornya hilang

Sebagai informasi Alamat di KTP dan KK harus sama dan masih berlaku, dengan memuat nama orang tua, nama dan tempat tanggal lahir di semua dokumen persyaratan harus sama.

“Keunggulan dari E-Paspor ini diantaranya yaitu, bisa bebas Visa ke berbagai negara, lebih aman dari tindakan pemalsuan, dilengkapi dengan dengan chip untuk menyimpan berbagai data biometrik pemegang paspor, juga pada chip merekam data perlintasan sehingga tidak diperlukan lagi penerapan cap serta pemindaian pada mesin Autogate jauh lebih cepat, ” papar Ria Wantri ditengah pemaparannya.

Menurut Ria, Pembuatan e-KTP Paspor di Kepulauan ada Dua Tempat.
“Untuk di Kepri ini ada dua tempat untuk pembuatan E-Paspor yaitu di Imigrasi Kota Batam dan Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, ” tambahnya.

Di penghujung acara salah satu peserta sangat puas dan apresiasi terkait pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang.

“Saya apresiasi dan sangat puas dengan pelayanan Imigrasi kepada masyarakat, terus berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dengan salam santun dan senyum, ” ungkapnya dengan senyuman ramah.

Sementara itu, masih dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Kepri Hot Silitonga dalam paparannya dalam gelar sosialisasi ini menyebutkan ada 16 ABG di Kepulauan Riau ini.

“Terkait dengan data 16 orang ABG saat ini terdata di Kepulauan Riau dan itu berdasarkan data yang didapatkan informasi dari kantor Imigrasi dan 16 orang itu yang terdata tetapi mungkin ada juga yang belum terdata dan kita juga pahami ada juga selain 16 orang ini mungkin ada juga ABG yang tidak tercatat di Kantor Imigrasi, ” jelasnya saat wawancara seusai acara.

Lebih lanjut, tentunya harapan kami mewakili pemerintahan dan Kementerian Kemenkumham mohon sinergitas teman – teman kita wartawan, karena kami yakin karena di jaman sekarang peran wartawan sangat penting, vital, dalam rangka penyebaran informasi, sehingga informasi terkait dengan batas waktu tanggal 31 Mei 2024 untuk ABG bisa memiliki hak tersebut bisa tersampaikan ke masyarakat luas, ” tandasnya.

Saat ditanya apabila hingga batas waktu 31 Mei 2024 ini ABG tidak menyampaikan pilihannya apakah mereka masih tetap dikenakan denda sebesar 50 Juta?.

Hot Silitonga kembali menjelaskan, Kementrian atau pemerintah melihat ada persoalan terkait adanya ABG sampai umur 18 tahun itu belum memilih, sehingga itu yang diatur dalam Undang-undang 6 2012 tentang Kewarganegaraan, sehingga untuk mengakomodir adanya anak berkewarganegaraan Ganda yang belum memilih ataupun yang sudah kehilangan kewarganegaraan itu maka kemudian pemerintah menetapkan peraturan pemerintah no 21 tahun 2022 tentang tata cara ataupun syarat memperoleh, kehilangan, atau membatalkan atau memperoleh kembali kewarganegaraan, biasa dikenal dengan sebutan pasal 3A.

“Jadi jika mereka memilih pasal 3A Kewarganegaraan itu PNBP-nya sebesar 5 Juta, ” tegasnya.

Diketahui, Subyek ABG merupakan perkawinan antara suami WNA ataupun Istri WNI dan dikenal sebagai perkawinan campur.

Diakhir Hot Silitonga juga kembali mengharapkan sinergitas wartawan dalam penyampaian hal terkait kepada masyarakat luas.

“Sekali lagi kami sampaikan berulang-ulang kami mohon sinergitas teman-teman Wartawan untuk menyampaikan ke masyarakat luas karena kesempatan ini sampai batas 31 Mei, dan ini selalu kami dari Kanwil pun mensosialisasikan terkait PP 21 tahun 2022 ini dan di tahun ini sebanyak dua kali, ” ungkap pungkasnya.

Turut hadir dalam cara ini, Arung Safiro Untung Kepala Sub Bidang Perizinan Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kepri, Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ria Seksi Murni, Kepala Bidang Hukum dan HAM Kepri Hot Mulian Silitonga, Jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang serta Orang Tua Subyek, Insan Media dan tamu undangan lainnya.

(Ratih)

Komentar