Kadis Perkim Bintan: Dari 95 Developer Hanya Satu yang Sudah Serahkan PSU, Anggota Komisi II DPRD Angkat Bicara 

Penulis :

Jurnalutama.com (Bintan) – Dari sejumlah 95 Developer yang ada di Kabupaten Bintan dikabarkan bahwa hanya satu Developer saja yang sudah menyerahkan PSU ke Pemerintah Daerah.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kadis Perkim) Kabupaten Bintan Mohammad Irzan, dalam statemennya yang diterbitkan oleh salah media Online pada Minggu (05/02/24).

Terkait hal dimaksudkan, Anggota Komisi II DPRD Bintan Tarmizi angkat bicara, meluruskan apa yang dikatakan oleh Kadis Perkim Bintan tersebut.

“Kadis Perkim Bintan Asal Ngomong, Tidak ada satupun Developer di Bintan yang tidak mau menyerahkan PSU Perumahan, ” tegas Tarmizi pada konfirmasi awak media Jurnalutama.com, Selasa (06/02/24).

Sebelumnya, dalam pemberitaan di salah satu media Online tersebut Mohammad Irzan menyebutkan bahwa hanya satu Developer yang sudah menyerahkan PSU nya dari 95 Developer, tentu ini menjadi tanda tanya, kok cuma 1 Developer saja yang menyerahkan dari jaman dulu sampai sekarang.

“Perlu dijelaskan bahwa tidak ada satu pun Developer yang tidak mau menyerahkan PSU-nya karena tidak ada untungnya bagi Developer itu sendiri, justru yang ada Developer tersebut yang rugi ketika tidak diserahkan karena konsumen perumahan akan menuntut kepada Developer itu sendiri. Ketika terjadi kerusakan infrastruktur mau pun yang lainnya, sementara tanggung jawab Developer adalah 100 hari semenjak akad kredit di bank ditandatangani, ” tutur Tarmizi.

Tarmizi mengatakan bahwa selama ini setiap diserahkan PSU ke Pemkab Bintan tidak pernah ada tindak lanjutnya, bahkan berkas penyerahan PSU hilang begitu saja.

“Seperti yang terjadi pada Developer CV. Oktaviary Bintan yang telah menyerahkan PSU ke Pemkab Bintan pada tahun 2016, yaitu perumahan Telaga Bintan, perumahan Oktaviary, perumahan Yudha Oktaviary dan perumahan Bella Oktaviary di Kelurahan Sei Lekop, yang pada saat penyerahan, turun saat itu dari Bapeda, Pu, DLH, dan ketika diserahkan ternyata tidak teregister sebagai aset daerah dan dikatakan bahwa belum menyerahkan PSU dan saat sekarang diminta lagi untuk diserahkan, ” jelasnya.

Namun, kembali dikatakan Tarmizi, terkesan pegawai yang tidak profesional dalam bekerja, dan kalau perumahan yang sudah lama yang tidak ada pembangunannya lagi, secara otomatis sertifikatnya berupa fasum yaitu jalan dimatikan oleh BPN dan sertifikat induknya diambil oleh pihak BPN, ” tegasnya.

Sementara itu menurut Tarmizi, pada tanggal 8 Februari 2023 Developer PT. Oktaviary Bintan Famili telah menyerahkan PSU-nya ke Dinas Perkim dengan dibuktikan surat tanda terima berkas yang diterima oleh saudara Toni dan sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya bahkan Sekretaris Dinas Perkim mengatakan belum ada diserahkan dan terkesan PSU yang diserahkan oleh developer tidak diproses oleh Dinas Perkim.

“Terkesan PERDA PSU dijadikan tameng oleh Dinas Perkim saat ini agar Pokir-pokir Anggota Dewan tidak bisa masuk lagi di perumahan dengan alasan PSU belum diserahkan, sementara di perumahan tersebut sudah masuk Pokir-pokir sebelumnya dan tentu masyarakat yang dirugikan, ” ungkapnya.

Dibeberkan, Selama ini dari Pemkab Bintan/Dinas Perkim tidak pernah memperhatikan PSU yang ada di perumahan.

“Contoh di perumahan Telaga Bintan, perumahan Yudha Oktaviary sudah 15 tahun mengajukan semenisasi jalan melalui Musrenbang Kelurahan tidak pernah terealisasi dan baru 3 tahun yang lalu jalan di perumahan tersebut bisa disemenisasi dan itu pun atas usulan Pokir Dewan dan belum ada satu pun PSU perumahan dibangun atas usulan dari Dinas Perkim Bintan, yang ada semua usulan dari Anggota Dewan melalui Pokir-nya, ” pungkas Tarmizi.

Konfirmasi lanjutan masih dilakukan awak media Jurnalutama.com, hingga berita ini diunggah.

(Ratih)

Komentar