Merasa Dibohongi Bupati Bintan Komisi II DPRD Angkat Bicara 

Penulis :

Juranalutama.com (Bintan) – Merasa dibohongi oleh Bupati Bintan Robby Kurniawan terkait Pokok- Pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dalam hal ini Komisi II yang dinaungi 8 orang yaitu selaku Ketua Komisi Zulfaefi, Wakil Ketua Arwan, Sekretaris M. Toha, dan selaku Anggota Zulkifli, Suherianto, M. Najib dan Tarmizi, angkat bicara, hal dimaksudkan diungkapkan ke awak Media Jurnalutama.com, Senin (01/01/24).

Diungkapkan Komisi II DPRD Bintan, Bupati Bintan sewaktu menghadiri acara sarasehan di DKUPP mengatakan tidak ada yang namanya Pokir Dewan Bintan yang ditentukan nominalnya.

Dikesempatan ini, M. Toha selaku Sekretaris Komisi II tidak menyangka jikalau Bupati Bintan sanggup membohongi orang yang lebih tua dan Anggota Dewan lagi, dan termasuk seluruh masyarakat Bintan dibohongi dengan mengatakan bahwa Pokir Anggota Dewan tidak ditentukan nominalnya.

“Sudah jelas-jelas bahwa Pokir anggota Dewan dijatah setiap tahunnya, pengajuan Pokir pada tahun 2022 pelaksanaan tahun 2023 dijatah per-orang Anggota Dewan Rp.1.5 Miliar dan untuk pengajuan Pokir tahun 2023, pelaksanaan tahun 2024 dijatah 1 Miliar per-anggota,, ” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan M Toha, yang tadinya sudah disepakati bersama antara anggota DPRD Bintan dengan Bupati di hotel Badra sebelum Musrenbang yaitu sebesar Rp.1.5 Miliar dan ternyata dewan dibohongi, sehingga hanya dikasih jatah Pokir 1 Miliar oleh Bupati melalui kepala Bapelitbang Supriono, untuk unsur pimpinan diperkirakan diatas 5 Miliar dan untuk data Pokir unsur pimpinan dirahasiakan oleh Sekwan, ” tegasnya.

Disaat yang sama Najib mengatakan, Bupati Bintan ASBUN, selama ini kemana aja ? Kok sampai tak tahu bahwa Pokir anggota Dewan Bintan itu ADA dan ditentukan nilai Pagunya , jangan bohongi rakyat dengan penjelasan yg tak berbobot. Kalau bupati tidak paham tanya dulu dengan bawahannya jangan ASBUN, ” ketusnya.

Menurutnya, selama ini masyarakat mengeluh hasil penjaringan melalui Musrenbang selalu terabaikan. Walaupun ada hanya sebagian kecil saja, melalui jatah Pokir dewan lah aspirasi-aspirasi masyarakat bisa terwujud dan itu pun terbatas dengan jumlah pagu yang dijatah.

Tidak hanya itu, Tarmizi yang juga merupakan Anggota Komisi II tidak tinggal diam, dirinya menegaskan untuk membuktikan bahwa Pokir anggota Dewan dijatah bisa dilihat dari seluruh pengajuan Pokir Dewan melalui pegawai Sekwan yang bernama Fia Sulianti.

“Jatah seluruh Anggota Dewan sama, dan yang membedakan adalah unsur pimpinan dan juga Anggota Banggar mendapatkan tambahan Pokir sebesar Rp.500 Juta dan itu pun sesuai kesepakatan antara banggar dengan team TAPD, ” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Suhardi, dirinya membenarkan apa yang dikatakan oleh teman-teman Komisi II dan dirinya juga sangat kecewa dengan Bupati Bintan yang sudah berjanji di depan seluruh Anggota Dewan dan disaksikan oleh Setda Roni Kartika.

” Bahwa Pokir Dewan tahun 2024 sebesar Rp.1.5 Miliar per-orang anggota dan ternyata pengajuan Pokir tahun 2023 hanya Rp. 1 Miliar, tentunya kami sudah membohongi konstituen kami akibat jatah Pokir dikurangi Rp. 500 Juta, ” jelas pungkasnya.

Terkait hal dimaksud, awak media Juranalutama.com masih berupaya dalam konfirmasi lanjutan dengan pihak terkait hingga berita ini diunggah.

(Ratih)

Komentar