Oknum Pejabat Sudin SDA Diduga Kuasai Proyek, Dengan Modus Pinjam Perusahaan Rekanan

Penulis :

“NGO Jalak Desak APH Lidik Proyek Turap, Saluran Yang Diduga Dikuasi Oknum Pejabat SDA Jaktim.”

Jurnalutama.com (Jakarta) – Ketua LSM Non Government Organisation Jaring Pelaksanaan Antisipasi Keamanan (NGO Jalak) Kampanye Sitanggang mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melidik dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme dalam penyerapan Anggaran tahun Anggaran 2023 di Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Kota Administrasi Jakarta Timur. Selasa (28/02/24).

Pasalnya, puluhan Proyek Turap dan Saluran di Suku Dinas (Sudin) Sumber Daya Air (SDA) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2023 berpotensi terjadi kebocoran Anggaran.

Mengingat informasi dari berbagai sumber telah tejadi dugaan KKN, Penguasaan puluhan Proyek Turap diduga dikuasi dan dikerjakan sendiri oknum pejabat tertentu di Sudin SDA.

Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber dan hasil investigasi team investigasi NGO Jalak mendapatkan informasi terkait dugaan KKN dengan modus para oknum pejabat ini memakai kaki tangan dari rekanan swasta yang juga berprofesi sebagi konsultan.

Rekanan binaan inilah diduga dipercaya untuk meminjam pakai perusahan serta pelaksana lapangan dan selanjutnya perusahan pinjaman ini ditunjuk sebagai pemenang pengadaan.

Sekedar informasi, Proyek Konstruksi Pengadaan/pembangunan saluran penghubung dan turap, tahun anggaran 2023 dilaksanakan melalui metode pengadaan Epurcasing dimana pelaksana pekerjaan (Perusahaan) dapat ditunjuk lasung oleh KPA/PPK itu sendiri. Hali inilah diduga dimanfaatkan oknum pejabat tertentu di Sudin SDA Jakarta Timur untuk bersekongkol melakukan KKN menguasi paket Proyek Turap dan saluran.

Nah, sebut saja Mr. x (Oknum rekanan) inilah dipercaya pejabat terkait sebagi peminjam bendera perusahan serta pelaksana lapangan, sehingga seolah-olah pengerjaan proyek di lapangan dilaksanakan oleh rekanan (pihak ketiga) namun, faktanya oknum pejabat tersebutlah pemilik modal utuk belanja barang pelaksana lapangan hanya tameng belaka untuk mengelabui masyarakat.

Informasi dari sumber terperca, pelaksana yang dijadikan tameng ini hanya diberi 3-5% dari setiap 1 lokasi (paket pekerjaan).

“Akibat dari dugaan KKN tersebut sangat berpotensi bahkan diduga telah terjadi kebocoran keuangan negara yang bersumber dari APBD DKI, ” ujar Kampanye.

Investigasi di lapangan, hampir semua paket pekerjaan yang diduga pinjam bendera itu tidak dapat melaksanakan kegiatan sesuai kontrak serta tenggang waktu yang telah ditentukan.

Selain dugaan pengurangan volume dan spek tenggangang waktu yang sudah diberikan diperpanjang, juga masih tidak dapat menyelesaikan kegiatan.

Adapun lokasi proyek yang diduga dikerjakan sendiri oleh oknmu pejabat tertentu ini di antaranya, pekerjaan turap di lokasi Jl. Mohoni Elok Kecamatan Cakung dua paket Pekerjaan dengan besaran anggaran yang berbeda.

Pembangunan/perbaikan turap/sistem drainase di lokasi Centra BKT menuju Jln Inpeski Kanal Banjir Timur (BKT) Kecamatan Duren sawit dua paket pekerjaan.

“Kecamatan Cipayung dan Ciracas masing-masing satu paket, pekerjaan yang kita sudah kumpulkan datanya untuk yang lainnya kita masih lakukan investigasi, ” ujar Ketua NGO. Jalak, Kampanye Sitanggang kepada Wartawan.

Lebih lanjut, Untuk itu kami dari NGO Jalak mendesak APH agar melidik dugaan KKN yang diduga terjadi di Sudin SDA Jakarta Timur. Kami sedang mengumpulkan Bukti dan mendokumentasi photo-photo lapangan dan selanjutnya diberikan ke APH jadi bahan pengaduan singkatnya ” ungkapnya.

Kasudin SDA Kota Administrasi Jakarta Timur, Wawan Kurniawan belum berhasil dikonfirmasi. Pengawalan super ketat Datpam berlapis-lapis tidak hanya Satpam pamdal yang disediakan Bagian Umum dan pertokol yang jaga pejabat, namun ada satpam dari luar yang jaga khusus, ujar sesama media.

Terkait ifo dugaan KKN pada penyerapan anggaran tahun 2023 belum ada tanggapan dari Wawan Kurniawan.

(Redaksi)

Komentar