Jurnalutama.com (Batam) – Terjadi gesekan antara aparat keamanan bersama Aliansi masyarakat terhadap masyarakat Rempang dan Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (7/9).
Tragedi September berdarah kembali terjadi, Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Adiya Prama Rivaldi meminta Gubernur Kepri (red-Ansar Ahmad) bersama Kepala BP Batam (Red-M.Rudi) bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang telah terjadi.
“Kami melihat telah terjadi dugaan pelanggaran HAM terhadap masyarakat Rempang-Galang, Ansar Ahmad bersama Rudi wajib bertanggung jawab atas pelanggaran berat yang berlangsung,” ucap Kekecewaan Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah
Banyak korban yang telah tertembak Gas air mata serta lemparan batu dari provokator sekitar penolakan relokasi Rempang-Galang
“Sangat banyak masyarakat terkena tembakan Gas air mata oleh aparat pengamanan, pelemparan batu dari arah yang berlawanan, fasilitas pendidikan serta fasilitas kesehatan pun menjadi korban bentrokan yang berlangsung,” ujar Adiya lagi.
Adiya selaku ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah meminta pemerintah segera mengambil sikap atas kerusuhan yang telah terjadi serta bertanggung jawab pertumpahan darah yang ada.
“Kami memintah Pemerintah Kepri (Ansar Ahmad) selaku Perpanjang pemerintah Pusat untuk segera menghentikan kerusuhan yang telah berlangsung,” ucapnya.
Adiya mengatakan bahwa jika kerusuhan terus terjadi mereka akan melaporkan kejahatan tersebut kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI).
“Jika semakin banyak korban yang terus terusan tidak terhenti, kami akan terus menggiring serta melaporkan Pemerintah Daerah kepada Komnas HAM untuk mendapatkan perlindungan Hukum untuk masyarakat Rempang-Galang,” tutup Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah.
(MS)
Comment