Kedaulatan Indonesia “Terancam” Anak Buah Jokowi Turun Hadapi Bupati Meranti, Marahnya Bukan Main..!

Jurnalutama.com (Jakarta)– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti tajam pernyataan keras yang telah dilontarkan oleh Bupati Meranti, Muhammad Adil.

Pihaknya gusar dengan pernyataan kepala daerah tersebut yang buka-bukaan, siap mengusik kedaulatan dari Indonesia.

Kemendagri mengatakan, hal tersebut sangat tak elok untuk dilakukan mengingat jabatan dari Adil sebagai seroang pejabat publik.

“Menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak elok dilakukan oleh seorang pejabat publik. Sebagai pejabat publik harusnya memberikan teladan bagi masyarakat, ” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dalam keterangannya diterima di Jakarta, Selasa (13/12/2022).

Bupati Adil sendiri langsung dipanggil menghadap Kemendagri dan tiba di Kantor Kemendagri sekitar pukul 10.30 WIB, Senin (12/12/2022).

Dalam kesempatan itu, Suhajar banyak memberikan nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi.

“Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” kata Suhajar.

Suhajar menyampaikan seorang kepala daerah harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur, sekali pun memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain.

Hal itu, kata dia penting disadari dan dilakukan. Terlebih lagi, lanjut Suhajar di tengah akses informasi yang begitu mudah saat ini, setiap perkataan yang diucapkan maupun perbuatan yang dilakukan sangat mudah diketahui publik.

“Semoga semuanya, khususnya kepala daerah dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini, dan menjadikan semua lebih berbenah dan menghasilkan kinerja yang lebih baik,” kata Suhajar.

Lebih lanjut, Suhajar mengatakan terkait harapan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH), Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuda akan memfasilitasi pertemuan dan pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Kemenkeu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maupun dengan pihak terkait lainnya.

“Kami akan memfasilitasinya, agar permasalahan mengenai DBH dapat terselesaikan dengan baik,” ucap Suhajar.

Setelah bertemu dengan Sekjen Kemendagri, Muhammad Adil juga bertemu langsung dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Mendagri menegur keras, sekaligus menegaskan, sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan.

Sebelumnya diketahui, pernyataan Adil menuai kontroversi karena menyebut jajaran Kemenkeu dengan bahasa yang tak pantas. Hal itu dilontarkan Adil karena menilai pembagian DBH minyak yang diterima daerahnya tidak sesuai. Pernyataan itu kemudian membuat gaduh dan telah banyak diberitakan media massa, baik cetak maupun elektronik.

(Timbul.Sinaga)

Comment