Anggota DPRD: Ketua DPRD Bintan Disinyalir Tidak Mengerti Aturan 

Penulis :

Jurnalutama.com (Bintan) – Tokoh masyarakat Bintan Timur Asri Suherman, menilai bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan (AW) tidak mengerti dengan aturan. Ia mengatakan bahwa Najib sudah dipecat.

“Berdasarkan kepartaian, ya silahkan aja tapi kita tentu melihat bahwa sampai saat ini saudara Najib masih sebagai anggota DPRD Bintan yang sah, karena proses PAW- nya belum ada kekuatan hukum yang tetap, ” ungkapnya ke Awak media Jurnalutama.com, dalam menanggapi konfirmasi terkait pemberitaan sebelumnya oleh salah satu media Online, Jum’at (22/12/23).

Sementara M. Najib yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Bintan pada saat dikonfirmasi akan hal terkait kepada awak media Jurnalutama.com juga mengatakan bahwa, sampai saat ini dirinya masih sebagai anggota DPRD Bintan sebagaimana yang dikatakan oleh ketua DPC Demokrat Zulkifli.

“Untuk proses PAW saudara Najib masih menunggu putusan dari MA, ” ungkapnya.

Tidak hanya itu, dirinya menyoroti apa yang dikatakan oleh ketua DPRD Bintan bahwa oknum DPRD bintan mengobrak – abrik dapur DPRD bintan.

“Sebenarnya siapa yang mengobrak- abrik dapur DPRD Bintan, oknumKetua DPRD Bintan apa Oknum Anggota DPRD Bintan, dengan hilangnya Pokir saya, jelas kepada siapa tuduhan itu, ” ujarnya tegasnya.

Dikesempatan yang sama, M. Toha yang merupakan anggota DPRD Bintan dari fraksi PKS juga mengatakan bahwa Pokir tahun 2024 adalah hasil penjaringan aspirasi-aspirasi masyarakat pada tahun 2023 yang artinya bahwa Pokir tersebut adalah hak setiap anggota DPRD.

“Termasuk haknya saudara Najib dan siapa pun tidak berhak menggeser apalagi mengambil Pokir tersebut, ini sama saja mengambil hak-hak masyarakat, ” kata dia.

Kemudian, Tarmizi juga selaku Anggota DPRD Kabupaten Bintan menepis tudingan ketua DPRD Bintan Agus Wibowo yang mengatakan ada indikasi jual beli pokir antara Najib dengan dirinya.

“Pokir saudara Najib digeser/digelapkan oleh Sekwan yang bernama (FS) dan mengatakan bahwa dirinya melakukan hal tersebut atas perintah ketua DPRD Bintan dan terkait permintaan uang Rp 50 Juta itu adalah benar, karena pengalaman pada tahun 2022, Ketua DPRD Bintan pernah membeli Pokir seluruh anggota Banggar yang didapat dari hasil sisiran sebesar Rp.1.5 Miliar, kemudian Rp 1.5 Miliar yang tadinya harus dibagi-bagi ke seluruh anggota Banggar pada saat itu, kemudian anggaran tersebut katanya dibeli oleh Ketua DPRD Bintan, dengan memberikan kepada saya salah satu anggota Banggar pada saat itu, ” ungkapnya.

Tarmizi juga mengatakan, Belajar dari apa yang dilakukan oleh Ketua DPRD Bintan bahwa untuk di Bintan, Pokir bisa diperjual belikan.

“Saya mengatakan kepada Sekwan (FS), kalau mau mengambil Pokir pak Najib silahkan aja tapi bayar Rp. 50 Juta, agar uang Rp 50 Juta tersebut bisa dibagikan oleh pak Najib kepada konstituennya untuk mengobati kekecewaan konstituennya dimana Pokir untuk tahun 2024 tidak ada, alias sudah diambil oleh Sekwan yang bernama (FS).

Terkait hal tersebut Tarmizi menginginkan anggaran di Sekwan hendaknya transparan.

“Karena anggaran tersebut adalah uang rakyat yang harus jelas penggunaannya, ” pungkasnya.

(Ratih) 

Komentar