Ada Apa? Dengan Pengadaan Kendaraan 2 Unit Motor Dinas Milik DPRD Natuna

Penulis :

Jurnalutama.com (Natuna) -Pengadaan kendaraan dinas seperti motor dan mobil merupakan pengadaan aset tetap pemerintah daerah yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). anggaran tersebut berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

Penggunaan kendaraan dinas bertujuan untuk menunjang kelancaran dan tugas-tugas kedinasan untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat atau meningkatkan kualitas hasil kerja serta menunjang pelaksanaan program-program pemerintah daerah.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Natuna, Edi Priyoto. SH., membenarkan bahwa di tahun 2022 yang lalu di kantor DPRD Natuna melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menggandakan pengadaan kendaraan dua (2) unit motor dinas dengan pagu dana sebesar 80 Juta Rupiah termasuk potongan pajak dan dilaksanakan oleh pihak ke 3.

Guna untuk memperlancar staf bekerja. Saat dikonfirmasi oleh media ini di ruang kerjanya. Jl. Yos Sudarso Kelurahan Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Kamis 14/12/2023. Pukul 09.45. Siang.

“Karena 2 unit pengadaan kendaraan dinas tersebut dengan tipe yang berbeda-beda salah satunya, yamaha Nmax dengan harga 35 juta dan honda Vario 26 juta jadi total keseluruhan mencapai 61 juta, ” ungkap Edi Priyoto.

“Namun kalau ada kelebihan bayar, maka saya akan siap untuk bertanggung jawab dan akan mengembalikan anggaran tersebut ke Kas Daerah (Kasda) Kabupaten Natuna, ” terang Edi Priyoto.

“Dan untuk nama perusahaan pihak ke 3 yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa tersebut moho maaf saya tak tau karena belum membuka dokumen secara detil.,”papar Edi Priyoto.

Senada dengan seorang narasumber yang tidak ingin namanya di tuliskan oleh media ini, menyampaikan bahwa yang di sampaikan oleh Sekwan Natuna, tidak masuk akal dan logika yang sehat.

“Karena setiap pekerjaan pasti meraih keuntungan oleh pihak ke 3, kalau tidak untung dalam suatu pekerjaan pihak perusahaan mau makan apa, ” ungkapnya.

“Apakah pengadaan barang dan jasa ini mengunakan sistem swadaya oleh pihak ke 3 yang tidak akan meraih ke untungan rasa saya itu tidak akan mungkin terjadi. ” Tegasnya.

Masih dirinya juga menambahkan lebih baik tayangkan saja berita ini mas, agar pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dari Kepolisian maupun Kejaksaan Ranai bergerak untuk mengecek dokumen DPA pengadaan kendaraan motor dinas milik DPRD Natuna.

“Agar mendapatkan titik terang yang baik supaya tidak ada yang di tutup tutupi, apalagi mengunakan keuangan negara pastinya harus transparan agar program tersebut berjalan dengan baik, ” pungkasnya.

(Ilham)

Komentar