Woo..!!! Tersangka A Terlibat Kasus Dugaan Korupsi Perusda Kabupaten Natuna dan Inisial V Kabur 

Penulis :

Jurnalutama.com (Natuna)Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Surayadi Sembiring. SH. MH., melalui Kasi Intel Natuna,Tulus Yunus Abdi. SH. MH., yang didampingi oleh Kasi Pidsus Natuna, Denny. SH., beserta Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Natuna mengatakan bahwa penyidik kejaksaan negeri natuna sudah melakukan penahanan terhadap tersangka A.

Diduga sudah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Natuna tahun anggaran 2018-2019 dan 2020.

Saat menggelar konferensi pers bersama awak media bertempat di Kantor Kejaksaan Ranai. Jl. Pramuka Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Jum’at 07/06/2024. Malam.

Bahwa peran tersangka A bersama R yang sebelumnya, sudah diputuskan melalui putusan pengadilan tindak pidana korupsi di Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau bermula pada tahun 2018 yang lalu dimana Perusda Natuna sudah menerima anggaran operasional sebesar Rp.774.446.940;.

“Pada saat itu tersangka R diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perusda Natuna pada tanggal 11 Juli 2018.,”Ungkap Tulus Yunus Abdi. SH. MH.

Melakukan revisi Rancangan Kegiatan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan menetapkan kegiatan investasi bidang Perikanan (Kapal Bagan) dan kerjasama penyertaan modal dengan pihak ketiga (Perbengkelan dan Sofa Jok).

Selain itu terpidana R melakukan delapan pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Natuna yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Bahwa revisi RKAP tersebut inisiatif tersangka A untuk memasukkan kedalam investasi di bidang perikanan tanpa melakukan kajian dan studi kelayakan terhadap investasi tersebut (Feasibility Study). ” tegas Tulus Yunus Abdi. SH. MH.

Bahwa investasi di bidang perikanan tersebut adalah penyewaan kapal bagan dikerjasamakan dengan adik tersangka A sendiri dimana penentuan harga hanya kesepakatan antara terpidana R dengan tersangka A bersama adiknya, dan ada juga untuk biaya perawatan tahun 2018-2019 yang lalu.

Yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi keuntungan penyewaan kapal lebih sedikit apalagi sesungguhnya, kapal tersebut sebenarnya milik tersangka A sendiri.

Selanjutnya untuk mebel Jok Sofa, tersangka A mengenalkan dengan inisial V kepada terpidana R, disewakan usaha tersebut menguntungkan sehingga dikelola Kerjasama tanggal 16 Agustus 2018 dengan penyertaan modal, akan tetapi kerjasama tersebut tidak berjalan dikarenakan inisial V menghilang (Kabur).

“Namum dari hal-hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta ada upaya rekayasa dalam bentuk benturan kepentingan, ” papar Tulus Yunus Abdi. SH. MH.

Lanjut Tulus Yunus Abdi. SH. MH., mengatakan penahanan tersangka A berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Kepala Kejaksaan Negeri Natuna Nomor.

Print 01/L.10.13/Fd/06/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang disangka melanggar Primair Pasal 2 Ayat (1), Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999.

Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang R.I No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.,” Papar Tulus Yunus Abdi. SH. MH.

Akibat perbuatan yang sudah dilakukan tersangka A dan terpidana R kerugian Negara mencapai sebesar Rp. 419.318.511; (empat ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus sebelas rupiah).

Dan adapun alasan penahanan yang dilakukan oleh penyidik dalam unsur Subjektif Pasal 21 KUHAP dikhawatirkan tersangka melarikan diri,menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana.

“Penahanan terhadap tersangka A dilakukan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan 26 Juni 2024 di Rutan Polres Natuna, ” tutup Tulus Yunus Abdi. SH. MH.

(Ilham)

Komentar