Terkait Penugasan DPP Golkar, Sudirman Almun: DPP Harus Segera Evaluasi

Penulis :
Kanal : Politik, Tanjungpinang267 Dilihat

Jurnalutama.com(Tanjungpinang) – Penugasan tunggal dalam usulan Calon Kepala Daerah (Cakada) oleh DPP Partai Golkar menuai kritikan dari Politisi senior Partai Golkar, Ir Sudirman Almun,

Sudirman pun mempertanyakan, munculnya calon tunggal itu, apakah memang sudah melalui mekanisme kepartaian yang benar.

“Yang namanya penugasan DPP, apalagi untuk hal Cakada, itu pasti lebih dari satu calon, tidak ada calon tunggal. Kalau hanya nama tunggal, itu berarti penetapan bukan penugasan, dan para kader wajib mempertanyakan ini,” tegas Sudirman Almun yang merupakan Caleg DPR RI Dapil Riau 1 ini, Sabtu (25/11/2023).

Menurutnya, secara mekanisme kepartaian, harusnya dilakukan dulu penyaringan di DPD II siapa-siapa saja nama yang akan diusulkan menjadi Cakada, kemudian di plenokan kemudian dilanjutkan di panyaringan di DPD I lalu di plenokan, setelah itu dikirim ke DPP dan dibahas dan keluarlah surat penugasan calon Pilkada, habis itu baru di survey untuk tahu sampai dimana kekuatan calon, barulah dirapatkan di DPP dan diputusan dan ditetapkan sebagai calon gubernur/walikota/bupati, barulah mencari koalisi partai untuk mencukupi syarat sebagai calon sebelum didaftarkan ke KPUD.

“Apakah mekanisme itu sudah dilakukan atau belum, atau hanya keputusan sepihak,” tanyanya.

“Kalau itu keputusan sepihak, berarti ada yang tidak beres dengan kepengurusan DPD I nya, dan tidak akan mungkin DPP mengerti nama-nama calon kepala daerah kalau tidak dari DPD I, kecuali DPP sudah melakukan survei, baik kabupaten kota maupun provinsi,” tambahnya.

Munculnya nama tunggal ini, selain membatasi hak kader, lanjut Sudirman Almun, merupakan indikasi kemunduran luar biasa di Partai Golkar.

Disinggung mengenai, penugasan tunggal pada Cakada di Kabupaten/kota di Kepri, Sudirmanpun turut mempertanyakan, mekanisme yang sudah dilakukan oleh DPD I Golkar Kepri.

“Sudah ada belum hasil plenonya, Kalau itu tidak dilakukan dengan mekanisme kepartaian yang benar, berarti DPD I nya harus dievaluasi, karena dinilai tidak mampu memimpin partai dan tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk para kader, ” tegasnya.

“Jadi, kalau sampai Ketua DPD Partai Golkar Kepri, tidak melakukan mekanisme kepartaian yang benar dalam mengusulkan Cakada, lebih bagus mundur saja masih banyak kader Golkar yang mampu menggantikan posisinya, ” pungkasnya.

Komentar