Jurnalutama.com (Bintan) – Perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan kalau masih kurang anggaran boleh diambil dari pokok-pokok pikiran (aspirasi masyarakat-red), itulah yang dikatakan Pemkab Bintan kepada anggota DPRD Bintan, namun yang terjadi Pemerintah Kabupaten Bintan hanya berpihak kepada kepentingan – kepentingan OPD dan terkesan mengesampingkan kepentingan masyarakat.
Hal ini diungkapkan Komisi II DPRD Kabupaten Bintan yang terdiri dari 8 orang yaitu, Ketua Komisi Zulfaefi, Wakil Ketua Arwan, sekretaris M. Toha, Anggota adaZulkifli, Suherianto, M. Najib dan Tarmizi, ke awak media Jurnalutama.com, Kamis (23/11/23).
Zulfaefi selaku Ketua Komisi II mengatakan, Bupati Bintan tidak benar-benar berpihak ke masyarakat.
“Semenjak Bupati yang sekarang menjadi kacau-balau, yang mana ABPD benar- benar tidak berpihak kepada masyarakat dan APBD kebanyakan dihabiskan hanya belanja rutin di setiap OPD yang ada, ” ujarnya.
Sementara M. Toha selaku Sekretaris Komisi II merasa heran, dengan kebijakan bupati yang sekarang sepertinya tidak paham dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Dimana kepentingan – kepentingan masyarakat dikesampingkan dan justru kepentingan – kepentingan OPD yang diutamakan, yang tadinya pokir anggota DPRD Bintan tahun 2024 dijanjikan 1.5 Miliar, ternyata hanya 1 Miliar, padahal Pokir-pokir tersebut yang benar-benar dirasakan dan menyentuh langsung masyarakat, ” ungkapnya.
Dan, masih kata dia, yang anehnya lagi justru Pemkab Bintan menyuruh memotong Pokir untuk dialihkan ke Perjalanan Dinas dewan kalau masih kurang anggaran untuk Perjalanan Dinas, artinya seolah-olah lebih penting perjalanan dinas dewan ketimbang aspirasi- aspirasi masyarakat, ” ujarnya.
Masih dikesempatan yang sama, M. Najib juga mengatakan, “Otak- atik ala rezim yang tak bermutu sampai – sampai perjalanan dinas dewan pun diatur oleh OPD dengan mengorbankan kepentingan masyarakat. Sementara tunjangan kinerja tak mau di otak – atik, masak ada pendapat yang salah dengan menyuruh dewan kalau mau nambah anggaran perjalanan dinas diambil aja dari Pokir/Aspirasi masyarakat?, ” tuturnya.
Menurutnya, ini baru terjadi pada rezim ini yang dipimpin putra mahkota ini , kami berharap masyarakat ke depan tidak buta kalau memilih seorang pemimpin dalam kepemimpinan dimana kepentingan masyarakat bukanlah utama, kalau perjalanan dinas diambil lagi dari Pokir, ini sama saja mencederai hati masyarakat khususnya konstituen, ” tegasnya.
Sehubungan dengan hal ini, Tarmizi yang juga merupakan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bintan juga angkat bicara, “Seharusnya Bupati lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada yang lainnya, karena Kepala Daerah dipilih oleh masyarakat bukan dipilih oleh OPD- OPD. Dan masyarakat dapat menilai dengan kepemimpinan Bupati sekarang hanya banyak pencitraan, bantuan bantuan kepada masyarakat hanyalah Pokir- Pokir Dewan dan itu dirasakan langsung oleh masyarakat, tidak adanya pembangunan maupun bantuan – bantuan dari Pemkab Bintan, ”
Lebih lanjut dikatakan Tarmizi, Kalau kita lihat di Tanjungpinang saja, berapa banyak bantuan – bantuan kepada masyarakat oleh Pemerintah Tanjungpinang, tetapi di Bintan justru sebaliknya, ” tegas pungkasnya.
Konfirmasi lanjutan masih dilakukan awak Media Jurnalutama.com, hingga berita ini diunggah.
(Ratih)
Komentar