Jurnalutama.com (Jambi) – Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWASI) Provinsi Jambi melaksanakan aksi unjuk rasa di depan kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI pada Senin (27/02/2023).
Kegiatan tersebut berlangsung mulai dari pagi hari yang diikuti oleh belasan anggota AWASI Jambi dengan mengunakan 3 unit kendaraan roda empat saat tiba didepan kantor. Para peserta aksi langsung memasuki halaman kantor gedung BWSS VI dengan membentangkan dua buah sepanduk dan membawa 2 unit alat pengeras suara.
Erfan Indriyawan, SP, Ketua AWASI Jambi, dalam orasi menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pengelolaan informasi di kantor BWSS VI.
Pertama, Erfan menyampaikan bahwa Scurity kantor BWSS VI telah melakukan tindakan pidana dengan menghalangi tugas liputan wartawan.
“Kita menyesalkan atas sikap BWSS VI yang telah memerintahkan scurity melarang wartawan masukan ke Kantor Balai. Mereka mengakui itu SOP dan kita tegaskan bahwa itu tindak pidana dengan menghalangi tugas Jurnalis,” tegas Erfan.
Kedua, AWASI Jambi menuduh bahwa BWSS VI tidak memberikan layanan informasi bagi masyarakat Jambi pada khususnya dan itu telah melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik.
“Saya hanya tanyakan, siapa media partner Balai? Bagaimana cara Balai menyampaikan informasi kepada masyarakat? FB, Instagram, atau Yuo tube tidak dapat dipertangungjawabkan secara hukum bahwa berita yang disampaikan adalah benar, ” ungkap Erfan.
AWASI Jambi juga mengancam akan melaporkan BWSS VI ke Komisi Informasi Publik karena telah melanggar Undang – Undang KIP.
Yang ketiga, Erfan menyampaikan bahwa Danau Sipin yang merupakan Jantung dari Ibu Kota Provinsi Jambi, kebanggaan masyarakat Kota Jambi keadaan sedang tidak baik – baik saja.
“Kami menanyakan terkait Informasi pengerjaan proyek Pendalaman Danau Sipin yang dikerjakan oleh BWSS VI, senilai Rp18 Milyar, apakah telah dikerjakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?” tegas Erfan.
Yoyok, Satuan Kerja (Satker) PGSA didampingi Pengawas dan pelaksana teknis, mencoba menanggapi atas apa yang disampaikan oleh AWASI Jambi.
“Terkait SOP Scurity nanti akan bicarakan kembali, kalau undang – undang KIP akan kami tinjau ulang, karena kami ada Wibsite tatapi untuk teknis pekerjaan Pendalaman Danau Sipin, banyak hal yang harus kami klarifikasi atas tuduhan Bapak kepada kami, ” ucapnya.
(Redaksi)
Komentar