Waktu Zoom Kemenkeu, Stafsus Sri Mulyani Telanjangi Data DBH Bupati Meranti

Jurnalutama.com (Jakarta) – Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo memaparkan data lifting minyak yang diproduksi Kabupaten Meranti justru menurun pada 2022.

Paparan ini mengacu pada data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk merespons tudingan Bupati Meranti M. Adil yang menyebut Kementerian Keuangan berisikan pegawai setan dan iblis.

Penyebab tudingan ini adalah Adil merasa pihaknya tak mendapat dana bagi hasil (DBH) sesuai dengan minyak yang dihasilkan Meranti.

Yustinus memastikan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Meranti 2023 sudah dilakukan dengan ketentuan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Total alokasi DBH Kab. Kepulauan Meranti adalah Rp207,67 M (naik 4,84 persen dari 2022) dengan DBH SDA Migas Rp115,08 M (turun 3,53 persen). Ini dikarenakan data lifting minyak 2022 dari Kemen ESDM menunjukkan penurunan dari 2.489,71 ribu menjadi 1.970,17 ribu barel setara minyak. Jadi basisnya resmi, ” papar Yustinus di akun twitter pribadinya (@prastow), Minggu (11/12/22).

Menurut Yustinus, penurunan lifting ini akan berpengaruh pada DBH Migas yang diberikan pada Kabupaten Meranti 2023 mendatang. Ia pun meminta agar pemerintahan Bupati Adil memikirkan terobosan untuk meningkatkan lifting di Meranti.

“Meskipun alokasi DBH Migas turun, alokasi DAU Kabupaten Kepulauan Meranti justru naik 3,67 persen menjadi Rp.422,56 miliar, ” katanya.

Ia juga menyinggung bahwa indikator kinerja pemerintah dalam pengelolaan anggaran dana transfer umum (DTU) baik itu dana alokasi khusus (DAU) maupun DBH masih lebih rendah dibanding daerah lain.

“Dalam rangka membantu masyarakat miskin dari dampak inflasi, Pemda wajib mengalokasikan 2 persen dari DTU (DBH dan DAU) untuk perlindungan sosial. Akan tetapi, per 9 Des 2022 Kabupaten Kepulauan Meranti baru merealisasikan belanja wajib 9,76 persen, jauh dari rata-rata secara nasional yang mencapai 33,73 persen. Prihatin!, ” tulis Yustinus.

Lebih dalam, ia menjelaskan bahwa Meranti juga menerima manfaat dari belanja Pemerintah Pusat melalui kementerian dan lembaga (K/L) di wilayahnya. Total belanja K/L tersebut sebesar Rp137,99 Miliar (2019), Rp154,59 miliar (2020), Rp118,03 Miliar (2021), dan Rp120,41 Miliar (2022).

“Dari pengelolaan APBD, sejak 2016 rata-rata serapan belanja hanya 82,11 persen. Untuk 2022 baru terealisasi 62,49 persen saja (9 Des’22). Rendahnya penyerapan menunjukkan bahwa Meranti belum optimal mengelola anggaran terutama dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan yang tinggi (yaitu) 25,68 persen,” tulisnya dengan emoji menangis.

Memperbaiki Pengelolaan Anggaran Yustinus pun menyarankan agar Bupati Meranti memperbaiki pengelolaan anggaran yang masih rendah alih-alih menyampaikan pandangan tak berdasar dan dinilai tak sesuai dengan mekanisme kelembagaan.

“Kasihan publik dikecoh dengan sikap seolah heroik untuk rakyat. Faktanya, ini manipulatif. Justru Pusat terus bekerja dalam bingkai konstitusi dan NKRI. Mestinya kita tingkatkan koordinasi dan sinergi, bukan obral caci maki. Kami meradang lantaran etika publik menghilang!, ” pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Meranti M Adil mempertanyakan pada Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman apakah kementeriannya berisi iblis dan setan. Pertanyaan itu ia lemparkan saat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis (9/12/22).

Adil awalnya kesal karena merasa tidak mendapat kejelasan terkait DBH yang mestinya diterima. Ia menilai Meranti layak mendapat US$ 100 per-Barel.

Namun, menurutnya, pada 2022 ini DBH yang diterima hanya Rp114 miliar dengan hitungan US$60/barel. Ia mendesak Kemenkeu agar DBH yang diterima menggunakan hitungan US$100 per barel tersebut. Namun, saat rapat bersama Kemenkeu, Adil mengaku tidak bisa menyampaikan keluhannya.

“Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dolar/barel,” katanya dilansir dari detikcom.

“Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampe pada waktu itu saya ngomong ‘Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan, ” kata Adil.

(Timbul. Sinaga)

Comment