Jurnalutama.com (Waingapu) – Lapas Kelas IIA Waingapu menerima kunjungan kerja Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sarneli, dalam memberikan Penyuluhan Hukum tentang Akses Keadilan Hukum dalam Proses Perkara Pidana bagi Warga Masyarakat yang tidak mampu, Jum’at (10/03/23).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Waingapu, Wahyu Hidayat yang melibatkan peserta dari Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang bertempat di Aula Serba guna Lapas Kelas IIA Waingapu.
” Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sarneli memberikan penyuluhan hukum kepada para tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIA Waingapu, ” jelas Wahyu Hidayat.
Dengan diusung tema oleh LBH Sarneli yakni terkait Akses Keadilan Hukum dalam Proses Perkara Pidana bagi Warga Masyarakat yang tidak mampu.
” Penyuluhan ini juga merupakan salah satu cara untuk memberikan dan menyebarluaskan pemahaman hukum yang baik kepada masyarakat khususnya yang kurang mampu, ” tambah Kalapas.
Dalam penyuluhan ini, Pengacara LBH Sarneli memberikan materi-materi untuk menambah pengetahuan para peserta terkait proses hukum yang sedang mereka jalani.
Hal tersebut diungkapkan menjadi salah satu hal yang penting untuk diketahui para peserta yang tidak mengerti hukum dan hak-haknya sebagai Warga Binaan.
“Saat ini masih banyak Warga Binaan yang tidak mengerti hukum apa yang sedang mereka hadapi. Apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi hukum tersebut, oleh sebab itu LBH Sarneli memberikan penjelasan dan pencerahan hukum kepada mereka agar mereka lebih paham dan mengerti akan hak-haknya, agar warga binaan tidak kesulitan menghadapi kasusnya di pengadilan, ” terang pengacara saat memberikan materi.
Lembaga Bantuan Hukum Sarneli ini sebelumnya sudah melakukan perjanjian kerja bersama Lapas Kelas IIA Waingapu dengan harapan dapat mempermudah Warga Binaan untuk mendapatkan haknya dalam memperoleh layanan bantuan hukum yang lebih baik.
Kegiatan ini berjalan dengan aman dan lancar dan dengan semangat antusias kegiatan ini dilanjutkan dengan tanya jawab bagi tahanan dan warga binaan yang masih kurang akan informasi mengenai bantuan yang dapat mereka terima.
(Redaksi)
Komentar