“Sejumlah Tuntuan Mahasiswa STIE Mulia Pratama Kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Atas Adanya Korupsi di Lingkungan Pemda Kota Bekasi.”
Jurnalutama.com (Bekasi) – Puluhan mahasiswa atas nama Badan Eksekutif Mahasiswa STIE Mulia Pratama Kota Bekasi melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Kejari Kota Bekasi dan pemerintah kota Bekasi. Jum’at (16/12/22).
Berdasarkan hasil temuan dan kajian BEM STIE Mulia Pratama bahwa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pejabat sehingga banyak merugikan masyarakat Kota Bekasi, adanya praktik KKN pada wilayah sektor pembangunan di Kota Bekasi, hal tersebut melanggar UU No.31 Tahun 1999 tentang tindak pidana Korupsi, UU No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
Setelah beberapa orator menyampaikan perwakilan dari Kejari kota Bekasi (Kasi Barang Bukti) menghampiri puluhan massa aksi, Namun massa aksi menolak dan meminta untuk kepala Kejari kota Bekasi yang menemuinya, karena Kejari kota Bekasi seharusnya menjadi lembaga yang independen serta mampu untuk memberantas koruptor di Kota Bekasi.
“Sejauh ini banyak laporan yang masuk di Kejari kota Bekasi namun tidak ada tindakan dari pihak Kejari Kota Bekasi maka dari itu kami meminta kepala Kejari untuk mampu memeriksa oknum pejabat yang melakukan tindakan korupsi, ” ungkap M.Dwi Alvian selaku Korlap.
Selanjutnya massa aksi melakukan unjuk rasa ke titik kedua di gedung Pemerintahan Kota Bekasi.
“Puluhan mahasiswa BEM STIE Mulia Pratama menampilkan teaterikal tentang pemberantasan Koruptor di Kota Bekasi untuk mengingatkan kepada Pemerintah Kota Bekasi bahwa tindakan kejahatan seperti korupsi itu harus di berantas karena sudah mengakar dan membudaya, ” ucap Asep Riandi dalam oratornya.
Disamping itu, Aksi membakar ban dan memblokade jalanpun dilakukan oleh massa aksi melihat Plt.Wali Kota Bekasi selaku yang memiliki tanggung jawab penuh Kota Bekasi yang tidak menemui puluhan massa aksi sehingga membuat kemacetan di Jl. Ahmad Yani.
Adapun Tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa STIE Mulia Pratama yaitu :
1.Mendesak Kejari Kota Bekasi untuk periksa dan tangkap Sekdis perkimtan dan Kabid, atas indikasi kuat keterlibatan korupsi pembangunan diantaranya yakni, Korupsi penataan alun-alun wisma asri senilai Rp. 700 jt yang tidak sesuai dengan spek atau Rencana anggaran dan biaya(R.A.B).
Selain itu, Korupsi Pembangunan SDN ciketing udik II, Korupsi pemeliharaan bangunan gedung tempat pendidikan SMPN kecamatan Bekasi Utara, Korupsi pembangunan gedung pengadilan negeri kota bekasi,
Korupsi pembangunan alun-alun jalan veteran, Korupsi belanja modal, serta jalan, irigasi dan jaringan, dan juga Korupsi pembangunan gedung teknis.
2. Jika dalam kurun 3×24 jam tidak adanya tindakan dari pihak pihak berwajib di lingkungan Kota Bekasi terkait kasus ini, maka kami akan melaporkan ke komisi kejaksaan RI.
3. Mendesak Plt.Walikota Bekasi untuk menindak tegas pelaku korupsi di lingkungan pemerintah kota Bekasi.
” Kami selaku Badan Eksekutif Mahasiswa STIE Mulia Pratama menolak keras berdialog dengan koruptor dan tidak akan berkompromi dengan para tikus kantor di Pemerintahan Kota Bekasi,dan kami akan terus menggaungkan kebenaran serta memberantas koruptor di Kota Bekasi, ” ucap Ketua umum BEM, Nanda Ginanjar.
Sesuai tudingan BEM STIE Mulia Pratama Kota Bekasi terhadap dugaan adanya korupsi di lingkungan Dinas Perkimtan Kota Bekasi, oleh Ribaknews.com berupaya menghubungi Sekretaris Dinas (Sekdis) Perkimtan Jumat (16/12), via telepon cellulernya, namun tidak berhasil, karena beliau mengatakan, bahwa dirinya tidak sedang berada di kantor Perkimtan, ia sedang berada di luar kantor, demikian keterangan Sekdis Perkimtan kepada Jurnalutama.com.
(Timbul Sinaga)
Komentar